Sejarah Ekonomi Liberal Kolonial Hindia Belanda (1870-1900) : Latar Belakang, Kebijakan dan Dampaknya

 Masa ekonomi liberal di Hindia Belanda terjadi pada 1870-1900 yang ditandai dengan diberikannya peluang kepada pemodal swasta untuk menanamkan modal dalam kegiatan usaha di Hindia Belanda. Para pelaku usaha baik dari Belanda maupun negara Eropa lainnya menanamkan modal di industri – industri perkebunan seperti kopi, teh, gula dan kina baik di Jawa maupun luar Jawa.

Pada masa pemerintahan sistem ekonomi liberal, sistem kerja paksa (cultuurstelsel) sudah dihapuskan. Dengan dibebaskannya swasta menanamkan modal dan pengaruhnya membuat perkembangan ekonomi Hindia Belanda maju sangat pesat terutama di Jawa. Penduduk pribumi Jawa mulai menyewakan tanahnya kepada swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar.

Dari perkebunan ini memberikan peluang bekerja sebagai buruh perkebunan bagi pribumi. Selama tahun 1870-1885 terjadi perkembangan pesat dan keuntungan besar pada perkebunan teh, kopi, tembakau dan tanaman perdagangan lainnya.

Desakan Penghapusan Sistem Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak tahun 1830 oleh Van Den Bosch memang memberi dampak besar bagi Belanda yang mengalami kekosongan kas negara pada masa itu. Namun, berjalannya waktu banyak yang menentang penerapan sistem tanam paksa yang dianggap tidak manusiawi terutama dari parlemen Belanda dari kaum liberal dan humanis. Keduanya mendesak kepada pemerintah Belanda untuk mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian wilayah jajahan. Desakan tersebut sebagai jawaban atas penindasan terhadap orang – orang Jawa dan Sunda.

Salah satu tokoh kaum humanis dari Belanda bernama Eduard Douwes Dekker pada tahun 1860 menerbitkan buku berjudul Max Havelaar dengan nama samaran bernama Multatuli. Dalam bukunya, Eduard Douwes Dekker mengisahkan kekejaman Belanda kepada jajahan Jawa. Buku ini dianggap sebagai bentuk kritikan kepada Belanda terhadap praktek tanam paksa di Hindia Belanda.

Desakan Pengusaha Swasta

Pada saat itu Belanda terhitung sebagai negara investor ketiga terbesar di dunia. Arus investasi dari pengusaha swasta Belanda memaksa pemerintah memberikan kebijakan kebebasan investasi di Hindia Belanda dimana perkebunan menjadi devisa utama Belanda. Pengusaha swasta menginginkan keleluasaan dalam menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Desakan inilah yang membuat Belanda mengeluarkan aturan – aturan tentang kebijakan liberal.

Kebijakan – Kebijakan Ekonomi Liberal

Berbagai kritikan dari kaum liberal swasta dan kaum humanis memaksa Belanda menghapus sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Pada tahun 1870 secara resmi sistem tanam paksa dihentikan. Sebagai gantinya, parlemen Belanda menerapkan sistem open door policy (politik pintu terbuka), sebagai kesempatan penanaman modal Hindia Belanda. Berikut adalah tiga peraturan utama dalam kebijakan ekonomi liberal 1870 :

Indische Comptabiliet Wet 1867 (UU Perbendaharaan Negara) yaitu undang – undang yang mengatur tentang kewajiban seluruh Anggaran Pendapatan Negara (APBN) Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan.

Agrarische Wet 1870 (UU Agraria) yaitu undang – undang yang mengatur tentang dasar – dasar pertanahan dengan ketentuan :

Larangan Gubernur Jenderal menjual tanah termasuk untuk tanah kecil seperti perluasan kota dan desa untuk pendirian perusahaan dan bangunan

Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah termasuk pada tanah yang dibuka oleh rakyat Indonesia dan tanah tempat menggembala ternak atau tanah desa untuk keperluan umum lainnya

Kebebasan pribumi untuk memiliki tanah. Pemodal dapat menyewa tanah melalui hak erfpacht (hak guna usaha) dari pemerintah selama 75 tahun atau dari pribumi selama 5 hingga 20 tahun.

Gubernur Jenderal tidak diperkenankan mengambil tanah yang telah dibuka oleh rakyat untuk kepentingan sendiri kecuali untuk keperluan umum yang susuai dengan peraturan yang berlaku

Tanah milik pribumi mendapat hak eigendom (hak mutlak) dengan syarat dan pembatasan yang telah diatur dalam undang – undang.

Suiker Wet 1870 (UU Gula), menetapkan bahwa pemerintahan Belanda tidak diperbolehkan memonopoli gula melainkan diperbolehkan swasta untuk ikut menjalankan usaha gula di Hindia Belanda.

Krisis Perdagangan

Sekitar tahun 1885 terjadi kemerosotan harga kopi dan gula yang diakibatkan Eropa mulai menanam gula dan kopi sendiri sehingga tidak memerlukan impor gula dari Indonesia. Krisis ini dijawab dengan melakukan reorganisasi kehidupan ekonomi Belanda. Perkebunan besar yang awalnya milik perseorangan diubah menjadi perseroan terbatas. Pada akhir abad ke 19, sistem ekonomi liberal yang dianggap tidak lagi efektif meraup keuntungan mulai ditinggalkan menjadi sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin mengubah pemegang kontrol industri tidak lagi pemimpin perkebunan yang ada di Jawa melainkan berdasarkan kepentingan finansial dan industriil di Belanda.

Kondisi Masyarakat Masa Ekonomi Liberal

Meskipun ekonomi Hindia Belanda maju secara pesat, namun kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia ternyata justru mundur. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya tekanan terhadap sumber – sumber bahan pangan. Tanah dengan kualitas terbaik ditanami tanaman industri sedangkan tanaman pokok seperti padi ditanam di lahan yang tandus.

Dihapuskannya tanam paksa tidak memberi perbaikan nasib kepada rakyat Indonesia. Hal tersebut karena masih berlangsungnya pembayaran pajak tanah dan pajak lainnya kepada pemerintah kolonial. Berikut adalah faktor – faktor yang melatarbelakangi kemiskinan rakyat Indonesia khususnya di Jawa pada masa Ekonomi Liberal :

Masih sedikitnya rakyat pribumi yang memiliki modal sedangkan jumlah penduduknya banyak

Tingkat kemakmuran yang belum tinggi sehingga terperangkap dalam perburuhan Hindia Belanda

Penghasilan dari sistem buruh yang diperkecil dengan sistem verscoot (uang muka)

Meskipun sistem tanam paksa sudah dihapus, namun masih berlaku sistem batiq saldo

Dampak Sistem Ekonomi Liberal

Berkembangnya sistem kapitalisme

Munculnya industri perkebunan seperti di Deli, Jember, Kedu, Klaten dan Kediri

Munculnya praktek pertambangan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Pulau Bangka

Berkembangnya infrastruktur seperti kereta api, jembatan, pabrik dan lain – lain sebagai pendukung proses ekonomi

Eksploitasi tanah besar – besaran di Hindia Belanda

Kelas menengah (pengusaha/kaum liberal) mendapatkan keuntungan yang besar dari pelaksanaan sistem ekonomi liberal